Mahfud MD Setuju UU Peradilan Militer Direvisi Buntut Kabasarnas dan Anak Buah Kena OTT

Berita248 Dilihat

Rabu, 2 Agustus 2023 – 21:04 WIB

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD angkat bicara perihal desakan dari sejumlah pihak untuk merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. 

Baca Juga :

Meriam Jerman Jadi Rongsokan Dihantam Artileri Raksasa Rusia

Hal tersebut perlu dilakukan lantaran adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Kabasarnas Marsdya TNI Henri Alfiandi (HA) dan Koordinator Staf Administrasi Kabasarnas Letkol Afri Budi Cahyanto (ABC) perkara dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas. 

Mahfud MD menegaskan, saat ini revisi UU TNI sudah masuk ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Baca Juga :

Petang Mencekam di Pedalaman Papua, Tim Raider 300 Siliwangi TNI Lewat Sarang OPM Demi Nyawa Marinus

“Ya nanti kita agendakan, kan sudah ada di prolegnas (program legislasi nasional) ya. Di prolegnas jangka panjang. Nanti lah kita bisa bicarakan, kapan prioritas dimasukkan. Saya sependapat itu perlu segera dibahas,” ujar Mahfud kepada wartawan di Kediaman Wapres, Jakarta Pusat, Rabu, 2 Agustus 2023.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md

Baca Juga :

Panglima TNI: Peradilan Kasus Korupsi Kabasarnas Akan Digelar Terbuka

Menurut Mahfud, dengan adanya ketentuan Undang-undang itu dapat membuat anggota TNI aktif yang mencoba melakukan tindak pidana akan diadili di peradilan militer, termasuk HA dan ABC.

“Kalau sekarang yang paling tepat di militer. Kalau sekarang ya. Karena UU Nomor 31 itu masih berlaku sebelum ada UU yang baru,” kata dia.

img_title



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *